Breaking News

2019 Mau Merubah Apa?

Oleh Andi Septiandi, S.P (Founder KTP – Kamek Tadak Pacaran)

10 agustus 2018, 2 pasangan capres dan cawapres resmi terdaftar di KPU yang akan bertanding dalam pilpres 2019 mendatang. Jokowi – Maruf Amin yang diusung oleh Koalisi PDIP, PKB, PPP, Golkar, Nasdem  dan Prabowo – Sandiaga uno yang diusung oleh koalisi Gerindra, PAN, PKS.

Aroma kekecewaan, dan tarik ulur kepentingan di kekuasaan sangat terasa pada pilpres kali ini, Hal itu terlihat ketika Pak MMD membongkar secara vulgar bahwa Jokowi menyatakan dirinya tak berdaya ketika  partai-partai koalisi mengajukan calonnya masing-masing dan menolak pak MMD. Meskipun katanya, Jokowi sejak tanggal 1 Agustus sudah mantap memilih MMD. Terjadilah drama yang berbalut ”ancaman” bahwa jika bukan orang NU yang jadi cawapres, maka NU akan mencabut dukungan kepada Jokowi.

Tidak hanya dari kubu jokowi aroma kekecewaan juga terasa dari kubu prabowo hasil dari ijtima ulama yang memunculkan 2 nama untuk mendampingi prabowo juga tidak di hiraukan, beberapa partai koalisi yang ikut dalam forum ijtima tersebut juga bernasib sama. Bisa jadi ada perubahan tarik-menarik dukungannya kepada prabowo yang seakan akan tidak menghargai keputusan ulama.

Drama politik demokrasi telah mempertontonkan hausnya kekuasaan dari para elit tanpa sungguh-sungguh melihat kondisi negeri ini. Nama-nama yang muncul dan disiapkan partai-partai yang diajukan dan saling mengancam jika kadernya tidak terpilih menunjukkan secara gamblang bahwa demokrasi memperlihatkan bagaimana tarik ulur kepentingan telah dilakukan. Dan menunjukkan politik sekarang sarat dengan kepentingan.

Anggapan yang terjadi bahwa demokrasi hanya persoalan kekuasaan dan materi saja, hanya itu. Jargon-jargon pembelaan terhadap rakyat kecil sering kali hanya pepesan kosong. Buktinya pergantian dari rezim ke rezim mengantarkan bangsa ini semakin tidak berdaulat dan tidak ada upaya pembelaan terhadap rakyat. Sumber daya alam milik rakyat justru kini tetap dikuasi asing. Nilai-nilai Barat begitu masif masuk negeri para wali ini yang pada akhirnya merusak moral generasi negeri ini.

Perubahan dalam jangka pendek tentu umat islam menginginkan pemimpin yang pro kepada islam karena pengalaman masa-masa rezim jokowi telah menjadikan umat islam cenderung selalu menjadi tersangka sehingga terkesan ada “islamphobia”. Dalam kebijakan “islamphobia” dari rezim ini salah satu dampaknya berakibat munculnya gerakan “2019 ganti presiden” menggema dimana-mana.

Perlu dipahami bahwa gantinya rezim kedepan tidak akan menjamin semakin baiknya kehidupan rakyat dikarenakan ada sistem pemerintahan demokrasi yang diterapkan. Karena sistem yang diterapkan akan berpengaruh terhadap pemimpin dalam mengambil dan menetapkan kebijakan. Dalam demokrasi tidak ada batasan kebijakan yang pasti kecuali berdasarkan asas manfaat yang bersifat relatif menurut pandangan orang-perorang. Sehingga secara tidak langsung slogan dari rakyat oleh rakyat dan unutk rakyat tidak akan pernah tercapai, yang ada hanyalah dari sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan kekuasaan.

Akibat dari penerapan demokrasi ini telah memunculkan hutang yang ditinggalkan oleh pemerintahan mencapai 5000T bahkan lebih, dan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Belum lagi dengan kebijakan aset-aset penting negara yang dijual, perilaku-perilaku korup dari semua lini, mahalnya biaya demokrasi dalam pemilihan langsung menyebabkan partai partai politik menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan agar modal yang dikeluarkan dapat kembali. Selain itu sistem ini juga yang membuat asing leluasa untuk melakukan penjajahan di negri ini.

Dengan menghadirkan sosok pemimpin yang Islam, amanah, jujur dan berdedikasi tinggi untuk kemaslahatan umat atas dasar ketundukan serta kepatuhannya sama Allah SWT, bahwa ia sadar setiap gerak-gerik nya selalu di awasi oleh Allah swt, Sehingga ia merasa takut akan pertanggung jawaban tidak di akhirat kelak. Itu semua terkait dengan personal seseorang dalam menjadi pemimpin. Sedangkan berhukum hanya dengan dengan aturan yang telah Allah turunkan dengan sempurna dan juga menyeluruh. Menetapkan kebijakan berdasarkan syariah islam, merupakan bagian dari penerapan sistem syariah islam, ini berarti terkait sistem pemerintahan.

Oleh sebab itu, perlu ada agenda perbaikan kedepan yang harus dilakukan oleh kita semua bukan hanya sekedar mengganti pemimpin tetapi juga menelaah kembali sistem demokrasi yang diterapkan. Tentunya Umat harus semakin sadar dan mampu belajar dari kesalahan -kesalahan di masa lalu agar tidak jatuh kedalam lubang yang sama. Memahami bahwa Aturan Syariat Islam yang sudah terbukti keagungannya ketika diterapkan dalam kehidupan selama ratusan abad layak untuk muncul sebagai sebuah solusi alternatif dan bahan diskusi untuk menjadi lebih baik. Maka dari itu, untuk membuat Indonesia lebih baik yaitu tahun 2019 diperlukan sikap legowo dalam melihat berbagai saran dan usulan diantaranya ganti presiden dan ganti sistem.

wallahualam

 

Leave a Reply