Breaking News

Banjir Jakarta Adalah Masalah Sistemik-Ideologis

Oleh: R. Andika Putra Dwijayanto S.T (Nuclear Engineer, advokasi nuklir untuk peradaban Islam)

Saya agak tergelitik dengan komplain seseorang terkait tradisi tahunan di Jakarta ketika musim hujan: Banjir. Bagi yang sudah pengalaman tinggal di Jakarta, atau mungkin sering berkunjung ke Jakarta, persoalan banjir barangkali sudah bukan hal yang terlalu bikin kesal setengah mati. Karena dari tahun ke tahun ya begitu saja adanya.

Beda dengan yang pendatang baru di Jakarta. Biasanya memang kagetan. Makanya sering misuh-misuh. Termasuk misuh-misuh pada gubernur baru yang baru bekerja beberapa bulan. Yang terakhir ini lucu, karena banjir Jakarta bukan masalah baru.

Banjir sudah menjadi masalah di Jakarta bahkan sejak almarhum ayah saya masih jadi lurah di Kedoya. Artinya sejak sebelum tahun 1987-an. Padahal tahun segitu penduduknya belum sepadat sekarang. Lantas ada yang berharap masalah banjir Jakarta bisa tuntas dalam dua bulan?

Saya tidak membela gubernur baru Jakarta. Pendukungnya saja bukan. Saya hanya mempertanyakan logika dungu sebagian orang, khususnya yang diklaim sebagai kaum terpelajar, yang berharap adanya sihir simsalabim yang bisa menyelesaikan banjir Jakarta dalam tempo sesingkat-singkatnja macam Proklamasi Kemerdekaan. Kan lucu kalau pisuhan kaum yang mengaku intelek levelnya sama dengan pisuhan bani cebong IQ 200 sekolam.

Penyebab banjir bisa bermacam-macam. Levelnya juga berbeda-beda, tergantung fakta banjirnya seperti apa. Seandainya banjir cuma terjadi sekali saja, maka itu insidental. Masalahnya adalah masalah teknis. Barangkali karena ada tanggul yang kebetulan jebol atau apa. Ditangani secara teknis juga sudah selesai.

Tapi banjir Jakarta bukan insidental. Selalu terjadi tiap tahun, berulang, makin lama makin parah. Berarti itu bukan persoalan teknis semata, melainkan sistemik. Yang sistemik ini terbagi dua kemungkinan lagi, teknis atau non-teknis.

Seandainya banjir sistemik itu bisa diselesaikan semata-mata dengan membuat kanal baru, tanggul baru, pemompaan air baru dan sejenisnya, maka itu berarti masalahnya sistemik-teknis. Tapi apa itu masalah di Jakarta? Ternyata bukan. Karena bahkan solusi-solusi teknis seperti itu sulit diterapkan dalam kondisi Jakarta seperti sekarang.

Masalah banjir Jakarta adalah masalah sistemik-non teknis, dengan kata lain persoalan ideologis. Bukan hanya soal teknis, tapi juga terkait dengan ideologi yang diterapkan. Sehingga, usaha mengatasi banjir secara teknis tidaklah mencukupi, karena masalahnya ada pada ideologi yang diterapkan negara, yakni kapitalisme.

Kapitalisme didasarkan pada pertumbuhan ekonomi. Imbasnya, negara dibentuk seperti perusahaan yang harus profit-oriented. Untuk bisa menghasilkan profit sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya, kapitalisme mengabaikan satu fundamental alam, yakni keberlanjutan lingkungan. Pembukaan lahan dilakukan tanpa memerhatikan AMDAl, melainkan melalui deal-deal di belakang layar. Tata kota yang dihasilkan pun akhirnya menjadi tidak rasional. Alih-alih pembangunan gedung, bangunan dan industri dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, yang terjadi adalah sebaliknya, pembangunan lingkungan sekitar didasarkan pada kebutuhan industri dan perkantoran. Hasilnya, tata kota jadi berantakan.

Pembangunan kompleks industri dan gedung perkantoran secara tak terkendali dan menabrak prinsip keberlanjutan lingkungan ini akhirnya menyebabkan rendahnya persentase ruang terbuka hijau (RTH) dan daerah resapan air. Sedikitnya RTH berarti mengurangi debit air yang bisa diserap oleh tanah, sehingga air hujan terkumpul di atas permukaan tanah, berakibat pada terjadinya banjir.

Mau menerapkan solusi teknis seperti pembuatan gorong-gorong dan kanal-kanal baru pun sulit dilakukan. Pasalnya, sebagian besar tanah di Jakarta sudah berganti aspal dan beton. Membongkarnya akan menimbulkan masalah sosial-ekonomi yang kompleks dan merepotkan, sehingga prosesnya akan sulit bahkan tidak bisa dilakukan.

Belum lagi ditambah dengan penduduk yang terlalu padat. Aktivitas ekonomi yang sangat Jakarta-centris menimbulkan masalah demografis, yakni kepadatan penduduk kelewat tinggi. Sebagian penduduk harus tinggal di daerah bantaran sungai dan pinggiran Jakarta lainnya. Lahan yang sebenarnya bisa untuk RTH jadi terisi oleh orang-orang yang berusaha mencari perubahan hidup dengan merantau ke Jakarta, walau harus hidup tidak layak sebagai budak kapitalis. Hasilnya sudah bisa ditebak.

Kepadatan penduduk ekstra tinggi berkorelasi positif dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Kultur konsumerisme dan produksi barang sekali-pakai-buang ala industri kapitalis membuat volume sampah yang dihasilkan membengkak. Ditambah kultur kebersihan yang buruk, penanganan sampah jadi cenderung sembarangan. Mengingat sampah yang dibuang sembarangan sebagian besar dalam bentuk olahan hidrokarbon, yakni plastik, sampah-sampah itu sulit (baca: tidak bisa) terurai dan menumpuk di saluran-saluran drainase dan sungai, memblok aliran air. Maka wajarlah kalau sungai Ciliwung selalu meluap ketika musim hujan.

Singkatnya, masalah banjir di Jakarta terkategori sistemik-ideologis. Tata kota diserahkan pada mekanisme pasar ala Kapitalisme yang praktis mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan kota hanya mengandalkan visi jangka pendek 5 tahun sesuai dengan mekanisme demokrasi.

Mau masalah banjir Jakarta selesai? Maka perbaiki baik secara teknis maupun ideologis. Buang ideologi kapitalisme, ganti dengan ideologi Islam untuk menata kota. Tidak seperti kapitalisme, Islam menjamin pembangunan harus selalu menjaga kesetimbangan lingkungan. Ekonomi Islam tidak tersentralisasi dan berorientasi pertumbuhan, melainkan berorientasi pada distribusi. Sehingga, aktivitas ekonomi akan merata di seluruh penjuru negeri, yang berimbas pada menurunnya kepadatan kota Jakarta.

Pengelolaan kota dan peradaban secara umum dalam Islam merupakan pengelolaan dengan visi jangka panjang. Tidak ada mekanisme demokrasi yang membatasi visi gubernur hanya untuk 5 tahun mendatang saja. Sehingga, masalah lingkungan dapat ditanggulangi secara berkelanjutan tanpa harus terbentur berbagai drama politik 5 tahunan ala demokrasi.

Penerapan ideologi Islam berarti memerlukan Khilafah. Sebuah sistem pemerintahan warisan Rasulullah yang lucunya dikriminalisasi dan coba dikaburkan realitas fiqh dan historisnya di negeri mayoritas muslim ini. Tanpa eksistensi Khilafah, selamat berkhayal bahwa masalah banjir Jakarta (dan kota-kota satelitnya) bisa diselesaikan.

Rumah Tsaqofah

Leave a Reply