Breaking News

Catatan Freeport Indonesia 2018

Oleh : W. Irvandi

Pada tahun 2018, indonesia melalui Inalum (BUMN) telah membeli 51,23% saham PTFI (PT Freeport Indonesia). Pembelian ini dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, Pemerintah melalui Inalum membeli tunai hak partisipasi PT RioTinto sebesar 40%. Kedua, Hak partisipasi ini akan dikonversi menjadi saham PTFI dengan ketentuan PTFI akan melakukan right issue setelah tahun 2022. Hal ini akan berakibat  adanya delusi saham dan menyebabkan total saham Inalum tergerus jadi 45,6% yang terdiri dari 40% dari RioTinto dan 5,6% dari Inalum. Awalnya Inalum memiliki saham sebesar 9,36%. Ketiga, untuk memenuhi kepemilikan saham 51,23% perlu 5,6% yang dibeli tunai dari Inalum ke Freeport Mcmoran (FCX).

Untuk membayar hak partisipasi saham di PT. RioTinto telah dilakukan oleh Inalum 21 desember 2018 kemarin dengan nilai 3,85 milyar atau 55T. Pembelian ini rinciannya adalah 3,5 milyar untuk partisipasi saham PT RioTinto, dan 0,3 milyar untuk 5,6% saham FCX. Kondisi sebelum dibeli adalah sebagai berikut FCX memiliki Equity interest 90,64%; Economic interest 54,32%. Indonesia: Equity interest 9,36%; Economic interest 5,68%. Rio Tinto: Equity interest 0%; Economic interest 40%. Dan kondisi ketika saham FCX sudah dibeli, FCX Equity interest 49%; Economic interest 29%. Indonesia Equity interest 51% Economic interest 31%. Rio Equity interest 0%; Economic interest 40%.

Terkait Right Issue (penerbitan saham baru), sudah disepakati pada 27 sept 2018, namun FCX menolak divestasi saham tersebut pada tanggal 28 sept 2018. Seharusnya dengan pembelian 0,3 milyar atau 5,6% saham FCX sudah terjadi right issue. Namun dengan kesepakatan ini, penyesuaian hak partisipasi akan dikonversi menjadi saham dilakukan setelah tahun 2022.

Adapun sumber pendanaan pembelian hak partisipasi dan saham ini diperoleh dari dari surat utang (Global Bond) yang dicatat di Amerika Serikat. Jatuh temponya pada tahun 2021 dengan bunga 5,5%. Kebijakan Global Bond ini akan dipengaruhi oleh : (1)nilai tukar uang, dan akan bisa menyebabkan kegagalan bayar bunga, (2)Global Bond telah dibeli oleh Amerika Serikat, hongkong, singapura dll. Sehingga dalam hal ini Mcmoran sebagai induk PTFI dapat menguasai 100% Global Bond milik Inalum.

Kesepakatan yang terjadi antara Inalum dan PTFI adalah pembelian saham perusahaan bukan tambang atau kepemilikannya. Bahkan PTFI yang memiliki perkiraan keuntungan bersih sebesar 28,9 T namun selama dua tahun kedepan tidak akan ada pembagian deviden. Meskipun tidak mendapatkan deviden, kewajiban Inalum tetap harus membayar kewajiban Global Bond.

Kesepakatan ini menyebabkan keuntungan dimiliki oleh PTFI yaitu PTFI dapat melimpahkan tanggung jawab kerusakan lingkungan pada Inalum karena memiliki saham  paling besar yaitu 51,3%. Selain itu PTFI tidak perlu membayar kerugian kepada negara akibat kerusakan lingkungan sebesar 185T. PTFI  juga bisa bebas dari pidana tipikor akibat penggunaan lahan 4500ha tanpa izin. Bahkan PTFI punya garansi untuk menambang hingga tahun 2041 dan mendapatkan IUPK (izin usaha pertambangan khusus) dari pemerintah. Menurut Pasal 102 dan 103 UU Minerba tidak memberikan batasan waktu kepada pemegang IUPK untuk merampungkan pembangunan smelter (fasilitas pengolahan dan pemurnian). Beda halnya dengan KK(Kontrak Karya) yang memiliki batas waktu.

Kesulitan lain disaat melakukan kesepakatan ini pemerintah dan PT freeport harus mendapatkan izin dari beberapa negara diantaranya sekitar 7 atau 9 negara. Dan izin yang paling sulit adalah Izin antitrust law (badan anti monopoli) di China. Padahal PT Freeport milik Amerika Serikat namun izinnya melalui pemerintah China. Pemerintah China membuat antitrust bukan hanya untuk domestik, tetapi untuk global.  Kenapa hal tersebut bisa terjadi?

Gambaran tentang Antitrust adalah sebagai berikut. Misalkan China memerlukan banyak tembaga sehingga melakukan impor tembaga dari Perusahaan tembaga di dunia. Misalnya ada 4 perusahaan dan dari 4 perusahaan tersebut ada 2 perusahaan terbesar melakukan merger sehingga menjadi 3 perusahaan, akibatnya perusahaan tembaga gabungan ini memiliki kontrol lebih besar pada produksi tembaga dunia. China melihatnya ini sebagai kartel harga (kartel harga adalah adanya kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi). Berdasarkan hukum anti monopoli, kartel dilarang di hampir semua negara, sedangkan China merupakan pembeli terbesar. Sehingga yang terjadi agar tidak adanya kartel harga maka kalau mau impor masuk ke China, harus izin (untuk merger/akuisisi) ke China. Hal ini dikarenakan China memiliki pasar terbesar di dunia.

Freeport sendiri merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Pada 1967, Freeport menemukan tambang Esberg. Lalu, perusahaan menandatangani kontrak karya pertama selama tiga puluh tahun (1967—1997). Pada 1988, perusahaan menemukan lagi sebuah tambang baru yang namanya Grasberg, cadangannya lebih besar dari Esberg.

Sebelum kontrak karya pertama habis, Freeport mengajukan kontrak karya kedua untuk kurun waktu dua puluh tahun (1991—2021) guna menambang di Grasberg. kontrak karya kedua ini mendapat persetujuan Menteri Energi ketika itu, Ginandjar Kartasasmita, pada 30 Desember 1991. Karena deposit Grasberg itu sangat besar, untuk memproduksinya butuh infrastruktur yang besar pula, dan keuangan milik Freeport itu pada saat itu belum mencukupi. Sekitar 1996, Freeport McMoran—pemilik saham terbesar PT Freeport Indonesia menandatangani participating agreement dengan Rio Tinto Plc.

Dari kesepakatan “ijon” tambang Grassberg, pihak Rio Tinto mendapatkan jatah 40% dari produksi tambang Grassberg. Dalam perjanjian ijon, bagi hasil ini berlaku perjanjian yang complicated yang namanya metoship yang dibagi 40%:60% sampai 2022. Sesudah 2022, baru dibagi jadi saham 40% Rio Tinto dan 60% Freeport. Di sini Freeport melakukan ijon atas tambang Grasberg.

Perjanjian Freeport McMoran dan Rio Tinto Plc ini lalu diubah menjadi kerja sama lokal antara PT Freeport Indonesia dan PT Rio Tinto Indonesia. Isi kesepakatan sama dengan yang ditandatangani Freeport Mcmoran. Kesepakatan kedua perusahaan itu disetujui pula oleh sejumlah menteri pada pemerintahan Orde Baru yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Menteri Keuangan.

Sumber :

Alwaie.edisi : Februari 2019. Jakarta : Pusat Studi Politik dan Dakwah Islam

https://www.wartaekonomi.co.id/read196471/divestasi-freeport-transaksi-yang-kompleks.html
https://kumparan.com/@kumparanbisnis/dirut-inalum-buka-bukaan-soal-pencaplokan-freeport-1538387938746499363
https://finance.detik.com/energi/d-3428820/kontrak-karya-dan-iupk-jadi-akar-masalah-freeport-apa-bedanya
https://finance.detik.com/energi/d-4113969/kenapa-ri-harus-caplok-hak-partisipasi-rio-tinto-di-freeport

Leave a Reply