Breaking News

Gagal Total Ekonomi Indonesia

(Abdul Muid, Akademisi Kalbar)

Indonesia adalah negara yang dikaruniai sumber daya alam (SDA) yang melimpah ruah. Beragam SDA hampir semuanya ada di Indosesia sehingga dikenal dengan sebutan negeri zamrud khatulistiwa. Wilayahnya yang sangat luas menjadikan “iri” bagi bangsa-bangsa lain. Potensi kekayaan alam yang terkandung didalamnya bernilai amat besar, menyebabkan negeri yang beriklim tropis ini menjadi “rebutan” bagi negara-negara lain sejak ratusan tahun yang lalu. Pertanyaannya adalah, apakah kekayaan alam tersebut dinikmati oleh rakyat Indonesia? Apakah melimpahnya kekayaan alam Indonesia sudah menjadikan rakyatnya hidup sejahtera? Tentu jawabannya adalah tidak.

Sejak Indonesia merdeka dari penjajahan hingga sekarang, sumber daya alam Indonesia sebagian besar dikuasai oleh perusahaan swasta dan asing. Merekalah yang menikmati dan menguras kekayaan Indonesia selama ratusan tahun hingga sekarang. Sampai saat ini rakyat Indonesia belum sejahtera sedangkan kekayaan alam semakin habis. Kita bisa lihat, berapa jumlah penduduk yang belum mampu beli rumah? Berapa jumlah orang yang belum mampu mengkuliahkan anaknya? Berapa jumlah penduduk yang belum punya pekerjaan?

Pada pekan ini perekonomian Indonesia semakin memburuk sejak beberapa bulan terakhir.  Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal pertama tahun ini mencapai US$387,5 Miliar atau sekitar Rp 5.425 triliun (kurs Rp14 Ribu per dolar AS). Angka tersebut naik 8,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa (cadev) pada April 2018 sebesar US$124,9 miliar, atau lebih rendah US$1,1 miliar dari posisi Maret 2018 sebesar US$126 miliar. Tergerusnya cadangan devisa diakibatkan karena penggunaan devisa untuk menyelamatkan nilai tukar rupiah yang tengah melemah dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.[1] Nilai tukar rupiah kini mencapai Rp 15.029 per dolar AS.[2] Menurut informasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, beberapa utang jatuh tempo dalam periode dua tahun yakni 2018 dan 2019. Dalam rincian DJPPR, pada 2018 utang jatuh tempo mencapai Rp 390 triliun dan pada tahun 2019 sekitar Rp 420 triliun. Jika dijumlah, sekitar Rp 810 triliun. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.[3]

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan pada bulan April 2018 defisit sebesar US$1,63 miliar.  Neraca perdagangan yang defisit disebabkan oleh jumlah impor yang naik signifikan sebesar 11,28 persen menjadi US$16,09 miliar dibandingkan dengan Maret 2018 yang hanya US$14,46 miliar. Utang luar negeri telah menyebabkan sebagian APBN dialokasikan untuk membayar utang dan bunga utang yang jumlahnya besar. Hal ini menyebabkan berkurangnya anggaran pembangunan dan program-program yang sangat diperlukan rakyat seperti kesehatan, perumahan, pendidikan, perdagangan dan pertanian. Akhirnya pemerintah mengambil jalan pintas dengan menaikkan dan memungut berbagai macam pajak dari rakyat serta menambah utang.

Semua itu dilakukan karena Indonesia adalah negara yang berdiri atas asas sekulerisme, memisahkan agama dari urusan negara seperti ekonomi, pendidikan, politik, hukum, dll. Konsekuensi logis dari penggunaan asas sekulerisme maka negara menerapkan sistem ekonomi Kapitalisme yaitu sistem ekonomi yang menerapkan konsep pasar bebas, siapa saja yang punya modal (kapital) boleh memiliki (investasi)  barang apapun termasuk tambang, hutan dan laut. Dalam perjalanannya menerapkan sistem ekonomi Kapitalisme, Indonesia tidak mampu bangkit menjadi negara maju dan sejahtera tetapi malah sebaliknya perekonomiannya lemah dan semakin terpuruk sedangkan utang semakin bertambah dan kekayaan alam semakin berkurang. Kesalahan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah inilah yang telah menyebabkan Indonesia menjadi negara gagal total (failed state).

Sebenarnya siapa saja yang meneliti realitas sistem ekonomi Kapitalis saat ini akan melihatnya tengah berada di tepi jurang yang dalam, jika belum terperosok di dalamnya. Semua rencana penyelamatan yang dilakukan tidak bisa memperbaiki keadaannya, kecuali hanya menjadi obat bius yang meringankan rasa sakit untuk sementara waktu. Dikarenakan sebab-sebab kehancurannya membutuhkan penyelesaian hingga ke akarnya, bukan hanya menambal dahan-dahannya saja.

Prinsip dan akar permasalahan ekonomi kapitalis setidaknya ada empat; Pertama, karena menyingkirkan emas sebagai cadangan mata uang dan dimasukkannya dolar sebagai pendamping mata uang dalam perjanjian Bretton Woods, setelah berakhirnya Perang Dunia II, kemudian sebagai substitusi mata uang pada awal dekade tujuh puluhan, telah menyebabkan dolar mendominasi perekonomian global. Akibatnya, goncangan ekonomi sekecil apapun yang terjadi di Amerika pasti akan menjadi pukulan yang telak bagi perekonomian negara-negara lain. Sebab, sebagian besar cadangan devisanya, jika tidak seluruhnya, dicover dengan dolar yang nilai instrisiknya tidak sebanding dengan kertas dan tulisan yang tertera di dalamnya. Karena itu selama emas tidak menjadi cadangan mata uang maka krisis ekonomi akan terus berulang.

Kedua, hutang-hutang riba juga menciptakan masalah perekonomian yang besar, hingga kadar hutang pokoknya menggelembung seiring dengan waktu, sesuai dengan prosentase riba yang diberlakukan kepadanya. Akibatnya, ketidakmampuan negara dalam banyak kondisi menjadi perkara yang nyata, karena ketidakmampuan negara berkembang untuk mengembalikan pinjaman. Ketiga, sistem yang digunakan di bursa dan pasar modal, yaitu jual beli saham, obligasi dan komoditi tanpa adanya syarat serah terima komoditi yang bersangkutan, bahkan bisa diperjual belikan berkali-kali, tanpa harus mengalihkan komoditi tersebut dari tangan pemilik aslinya, adalah sistem yang rusak dan menimbulkan masalah. Semua itu memicu terjadinya spekulasi dan goncangan di pasar. Semuanya terus berjalan sampai terkuak dan menjadi malapetaka ekonomi.

Keempat, perkara yang penting yaitu ketidaktauan akan konsep kepemilikan. Kepemilikan dalam pandangan orang Timur dan Barat adalah kepemilikan umum yang dikuasai oleh negara, yang dikenal dengan teori Sosialisme-Komunisme, dan kepemilikan umum yang dikuasai oleh kelompok tertentu, yang dikenal dengan teori Kapitalisme Liberal yang bertumpu pada pasar bebas, privatisasi, ditambah dengan globalisasi. Ketidaktauan akan fakta kepemilikan ini telah menyebabkan kegoncangan dan masalah ekonomi. Sesungguhnya kepemilikan umum tersebut bukanlah sesuatu yang boleh dikuasai oleh negara atau kelompok tertentu.

[1] (www.cnnindonesia.com)

[2] (http://medan.tribunnews.com/2018/09/05/kurs-dollar-nilai-tukar-rupiah-tembus-rp-15029-per-dolar-as-jokowi-panggil-menteri)

[3] (ekonomi.compas.com)

Leave a Reply