Breaking News

Gurita Korupsi di Negara Demokrasi

Korupsi semakin menggurita di Indonesia. Saat ini Kejaksaan Agung Indonesia sedang mengusut skandal BUMN (Badan Usaha Milik Negara) PT Asuransi Jiwasraya yang berpotensi merugikan negara Rp 13.7 triliun. Seperti yang dinyatakan mantan presiden SBY, skandal korupsi ini diduga terkait dengan aliran haram untuk 2019. Tak lama kemudian, mencuat pula Skandal korupsi yang tak kalah besar menimpa PT Asabri, diperkirakan nilainya diatas 10 Trilyun.

Korupsi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sistem Demokrasi. Tidak heran kalau korupsi terjadi di hampir semua pilar demokrasi baik legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif . Di berbagai periode hampir semua pimpinan lembaga tinggi negara dari tiga pilar demokrasi itu terjerat kasus Korupsi. Tercatat dalam periode 2014-2019, 23 anggota DPR Pusat terjerat dalam kasus korupsi. Kalau digabungkan dengan anggota DPRD (Daerah), menurut data ICW (Indonesia Corruption Watch) tercatat 259 anggota dan mantan anggota prioden 2014-2019, terjerat kasus korupsi. Sementera di tingkat kepala daerah tercatat 124 kepala daerah terjerat kasus korupsi sejak 2004 hingga 2019.

Wahai kaum muslimin, tidakkah maraknya korupsi dalam berbagai aspek ini menyadarkan kita tentang kebobrokan sistem kapitalisme sekuIer ? Adalah sangat jelas penerapan sistem kapitalisme sekuler ini menjadi pangkal berbagai persoalan di Indonesia termasuk maraknya korupsi. Sistem politik demokrasi telah menciptakan habitat politik yang menumbuh suburkan korupsi. Para politisi yang terjun dalam sistem demokrasi harus mengeluarkan modal politik yang besar dari diri mereka sendiri atau dibiayai oleh cukong-cokung politik. Setelah berkuasa, mereka harus mengembalikan modal politik itu. Sementara gaji dan tunjangan mereka jauh dari cukup. Mereka juga harus membalas budi para cukong yang telah membiayai mereka. Jalan paling mudah untuk itu adalah dengan cara korupsi dengan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki.

Wahai kaum muslimin bukankah, sangat jelas di depan mata, bahwa dalam sistem demokrasi yang memberikan hak membuat hukum kepada manusia telah menimbulkan berbagai kerusakan ? Mereka para politisi mendapatkan dana dari para pemilik modal yang rakus.

Di Sisi lain, pemilik modal yang rakus siap membayar berapa saja agar undang-undang yang dibuat menguntungkan kepentingan bisnis mereka. Politik transaksional inilah yang menyuburkan korupsi.

Tidak hanya itu, hukum yang lahir dari politik transaksional ini pun, lebih berpihak kepada

pemilik modal. Tidak mengherankan lahirlah berbagai undang-undang yang hanya menguntungkan pemilik modal namun merugikan rakyat, memberikan jalan kepada penjajah asing untuk merampok kekayaan alam Indonesia. Tidak hanya itu, agar tindakan kotor mereka tidak terjerat hukum, mereka pun merubah hukum untuk melindungi para koruptor, Para politisi busuk baik di eksekutif maupun legislatif kemudian bersekongkol merubah UU pemberantasan korupsi untuk memperlemah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Wahai kaum Muslimin. sesungguhnya Allah SWT dalam Al Qur’an telah menegaskan bahwa hak membuat hukurn hanyalah milik Allah SWT. Bukan ditangan manusia, atau sekelompok manusia, meskipun mengatasnamakan rakyat. Firman AllahSWT :

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۗ

Keputusan membuat hukum itu hanyatah milik Allah (QS Yusuf [12] : ayat 40 )

Wahai kaum muslimin, ketahuilah tidak ada jalan lain yang akan menyelematkan Indonesia dan negeri-negeri Islam lain dari wabah korupsi kecuali umat islam kembali menerapkan syariah Islam secara kaffah (menyeluruh) di bawah naungan Khilafah Islam ala minhajin nubuwah. Berhukum pada hukum-hukum Allah secara totalitas (kaffah) merupakan bukti keimanan dan wujud ketaqwaan umat Islam yang akan mendatangkan kebaikan kepada umat manusia. Firman Allah SWT :

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰۤى اٰمَنُوْا وَا تَّقَوْا لَـفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَا لْاَ رْضِ

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertaqwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi (QS: Al A’raf [7] : 96)

Wahai kaum muslimin, sudah saatnya kita berjuang bersama-sama agar negeri ini menerapkan syariah Islam secara totalitas dengan menegakkan kembali Khilafah ala minhajin nubuwah. perkara inilah yang akan menyelesaikan berbagai persoalan di negeri ini. Ketahuilah, kewajiban untuk berjuang ini tidak boleh ditunda-tunda harus sesegera mungkin kita penuhi.

Memenuhi kewajiban ini akan menghantarkan kita mendapatkan ampunan Allah SWT dan rneraih surga-Nya. Firman Allah Swt:

Allah SWT berfirman:

وَسَا رِعُوْۤا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَا لْاَ رْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۙ

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orong-orang yang bertakwa. (QS Ali Imron [3]1: ayat 133).

4 Rajab 1441 H

28 Februari 2020 M

Hizbut Tahrir Indonesia

Leave a Reply