Breaking News

HEDONISME DEMOKRASI

Ditulis: Zawanah Filzatun Nafisah (Relawan Opini)

Umumnya masyarakat akan muak jika diajak bicara korupsi. Menganggap itu perbuatan yang tidak etis, merusak pembangunan hingga dianggap perbuatan terlarang yang layak dihukum mati. Celaan seperti itu memang betul ramai di Indonesia, namun influence-nya berbanding terbalik, koruptor kian hari kian ramai ‘terciduk’.  

                Anti-corruption clearing house di situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan hingga Mei 2018, KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian yakni penyelidikan 76 perkara, penyidikan 85 perkara, penuntutan 50 perkara, inkracht 47 perkara, dan eksekusi 48 perkara. Dan pada datagrafisnya menunjukkan peningkatan kasus tindak pidana korupsi yang sangat tajam. Dipantau sejak 2004 hingga 2018, instansi yang dominan adalah kementrian/ lembaga sebanyak 281 kasus, pemerintah kota/kabupaten/propinsi berjumlah 350 kasus dan DPR/DPRD berjumlah 65 kasus yang telah menjerat 205 anggota DPR/DPRD.[i]

Histori produk perundang-undangan pun sebenarnya sudah sangat banyak. Namun, ternyata tidak menciutkan nyali para koruptor. Kita lihat awal mula diatur di tahun 1960 keluar Perpu nomor 24 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Didampingi KUHP dan disusul 16 aturan lainnya yang dikeluarkan mulai tahun 1971 hingga yang terakhir yakni Kepmenaker nomor 303 tahun 2016 tentang penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) penyuluh antikorupsi. Semua mengatur agar mendukung penelidikan, penyidikan, penindakan, Inkracht (penetapan hukum tetap), eksekusi, pakta integritas, sampai upaya pencegahan korupsi yang diajarkan tidak hanya pada aparat negara, para pengusaha, hingga kini menjamur kelas kader anti korupsi dari kalangan perempuan hingga pelajar TK/PAUD di Indonesia.

Lembaga yang mengawasi penggunaan dan pengelolaan keuangan negara pun tidak sedikit. Dari pemerintah sendiri ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Irjen), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman RI, dan lain-lain. Dan pastinya ini rentan overlapping. Dengan artian, supersistem dengan regulasi dan banyaknya instansi ternyata sudah mubazir, banyak namun tidak menghentikan secara tuntas.

Buktinya, tidak ada negara bersistem demokrasi di dunia ini yang kebal dari korupsi. Sehingga Transparency International tertarik untuk setiap tahunnya mengeluarkan Corruption Perception Index yang mendata tingkat korupsi pada negara-negara di penjuru dunia, tak terkecuali eropa, negeri yang dianggap paling demokratis. Mereka mencatat pemicu negara-negara ini memiliki kadar korupsi berbeda. Pertama, buruknya institusi publik macam polisi dan pengadilan, masifnya penyuapan, pemerasan, sampai penyalahgunaan anggaran oleh pejabat pemerintah. Kedua, negara masih dianggap tidak menjamin penuh kebebasan pers, keleluasaan akses terhadap informasi, standar integritas yang kuat dan sistem peradilan independen. Ketiga, korupsi dan ketidaksetaraan berandil dalam berkembangnya populisme.

Demokrasi menjadi sistem tempat hidup yang subur bagi tindak pidana korupsi. Karena tidak ada sanksi dari “Tuhan” yang diterapkan kepada pelaku korupsi yang umumnya memiliki motif yaitu dorongan kebutuhan (need driven) dan dorongan kerakusan (greed driven). Dorongan seperti ini senada dengan asas-asas demokrasi yakni kebebasan berprilaku (hurriyatul syaksiyah) dan kepemilikan (hurriyatul milkiyah). Ketika sedang memiliki kekuasaan, kepemimpinan dan kontrol keuangan, maka akan ada peluang, akan ada pengikut, akan ada kebiasaan yang awalnya tercela menjadi terpuji atas kepemimpinannya. Tak heran muncul istilah dan tertangkapnya pelaku ‘korupsi berjamaah’ di berbagai daerah. Operasi tangkap tangan oleh KPK kepada eksekutor dan legislator beserta mantan-mantannya. Terbudayakanlah ejekan, jika tak pandai menyisihkan untuk ‘kesejahteraan bersama’ malah dianggap tidak populis antar mereka. Na’udzubillahimindzalik.

Terkait moral, korupsi inilah dampak dari aliran etika yang disebut hedonisme, paham yang mengutamakan kesenangan dan kenikmatan diri sendiri dan memenuhi kebutuhan jasmani tanpa menghiraukan apa yang menjadi kebutuhan intelektual apalagi spiritual. Hari ini kaum hedon itu melakukan korupsi, sistem yang menderanya pun alih-alih memberi efek jera, malah tak ambil peduli hukum pun ada etika. Ketika dieksekusi, koruptor dalam penjara masih bisa memelihara hedonismenya. Tidak menerima pemiskinan malah remisi dapat tiap lebaran. Dari balik jeruji masih dapat mengontrol perpolitikan. Sungguh edukasi buruk bagi rakyat ini semacam dagelan. Lama-lama nonton berita pun rakyat bosan. Jadi demokrasi dan hedonisme ini setali tiga uang. Masihkah akan kita pertahankan?

-Malang, 29 Agustus 2018-

[i] https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi 

 

Leave a Reply