Breaking News

Kecam Pemerintah Cina atas Perlakuan Zalim terhadap Muslim Uighur

Anggota Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Ras menyatakan sejumlah laporan yang dapat dipercaya mengindikasikan bahwa Beijing telah menjadikan daerah otonomi Uighur menjadi sesuatu yang mirip dengan kamp pengasingan besar-besaran.

Demikian disampaikan koordinator Forum Aliansi Musim (FAM) Kalimantan Barat, Firdaus Asyqar, M.Sc., dalam aksi solidaritas terhadap saudara Muslim Uighur yang berlangsung di bundaran Tugu Digulis, Universitas Tanjungpura Pontianak, 21/12, kemarin. Aksi yang dikenal dengan sebutan aksi 2112 ini dilakukan serentak di berbagai penjuru Indonesia. Kaum muslimin dari berbagai ormas dan lembaga bersatu padu menyampaikan kecaman terhadap pemerintah Cina yang telah melakukan tindakan tidak beradab terhadap masyarakat suku Uighur, di Provinsi Xinjiang Cina.

Di Pontianak, aksi ini dihadiri beberapa organisasi di antaranya Persatuan Orang Melayu (POM) Kalbar, Gema Pembebasan Kalbar, Ma’had Inhadul Fikri, Komunitas Kamek Tadak Pacaran, Komunitas Intelektual Muslimah Indonesia (KIMI) Kalimantan Barat, dan lain sebagainya.

Dalam pernyataan sikapnya, Firdaus melanjutkan satu juta Muslim Uighur di daerah Xinjiang barat ditahan di kamp yang diberi nama pendidikan kembali. Kelompok hak asasi manusia termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch memberikan laporan kepada komite PBB yang mencatat tuduhan penahanan massal pada kamp di mana para tahanan dipaksa melakukan sumpah setia kepada Presiden Cina, Xi Jinping.

“Orang-orang Uighur dan Muslim lainnya yang ditahan di kamp, dilarang menggunakan sapaan Islam, diminta belajar bahasa Mandarin Cina, dan menyanyikan lagu-lagu propaganda,” teriak Firdaus yang disambut dengan pekik takbir dari ratusan peserta aksi.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut Firdaus, Forum Aliansi Muslim Kal-Bar menyatakan:

  1. Mengecam keras tindakan China yang memperlakukan umat Islam Uighur di luar batas perikemanusiaan. Dan telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia dan dunia internasional serta mengancam stabilitas dan perdamaian dunia.
  2. Menyerukan Pemerintah Indonesia dan Pemimpin negeri-negeri muslim lainnya segera melakukan langkah-langkah diplomatik bahkan bila perlu militer untuk menghentikan tindakan tersebut.
  3. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kaum muslimin di dunia terutama di negeri mayoritas bukan islam sangat mudah mengalami penindasan oleh penguasanya dengan alasan keamanan, terorisme dan sebagainya.
  4. Ketiadaan insitusi kekhilafahan islam sebagai pemersatu dunia islam menyebabkan negeri-negeri muslim tercerai berai dengan kepentingan nasionalnya masing-masing. Keberadaan OKI ataupun organisasi antar bangsa lagi-lagi tidak mampu mecegah dan menghentikan kezaliman yang dialami oleh umat muslim di seluruh dunia.
  5. Menyeru para pimpinan organisasi massa, Organisasi Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan segenap umat Islam di seluruh dunia untuk merapatkan barisan dalam satu kesatuan Jama’ah Muslimin, sehingga umat Islam memiliki kekuatan untuk melindungi setiap jiwa umat Islam dari segala bentuk kezaliman dan penindasan.

Leave a Reply