Breaking News

Keruntuhan Khilafah Islamiyah: Sebuah Tinjauan Historis Dan Analisis-Bagian Kelima  

Oleh : Ustadz M Ismail Yusanto

Mensikapi Hancurnya Khilafah Islamiyah

Pada hari hancurnya Khilafah, seharusnya kaum muslimin wajib untuk bangkit bergerak secara serentak serta mengambil pilihan hidup atau mati untuk mengembalikan Daulah Khilafah, karena keberadaan Daulah Khilafah adalah problem utama (qadliyah mashiriyah) bagi kaum muslimin. Akan tetapi, karena lemahnya pemahaman mereka terhadap Islam dan rapuhnya ketakwaan mereka kepada Allah Azza Wa Jalla, mereka dengan mudah tunduk kepada intimidasi dan teror yang dilancarkan oleh Musthofa Kamal Ataturk dan negara-negara Barat yang kafir. Mereka akhirnya berdiam diri terhadap hancurnya Khilafah, terpecah-belahnya negeri-negeri Islam, dan diterapkannya berbagai undang-undang kafir dalam kehidupan mereka untuk menggantikan hukum-hukum Islam. Mereka telah meremehkan sabda Rasulullah SAW :“…Barangsiapa mati sedangkan tidak ada di lehernya bai’at (kepada Khalifah), maka ia mati dalam keadaaan mati jahiliyah”. [HR. Muslim]

Hari ini, agar kaum muslimin terhindar dari dosa besar tersebut -yang disifati oleh Rasulullah SAW sebagai “mati jahiliyah”- dan supaya mereka dapat menghilangkan kehinaan akibat hancurnya Daulah Khilafah, maka mereka wajib menempuh metode syar’i untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan jalan mengembalikan Khilafah dan mengangkat seorang Khalifah bagi mereka. Metode ini diistinbath dari nash-nash syar’i dan sirah Rasulullah SAW yang mewajibkan kaum muslimin untuk berkelompok dalam aktivitasnya mengembalikan Khilafah. Kewajiban ini berdasarkan firman Allah SWT :“Dan hendaklah ada di antara kalian, segolongan umat yang mengajak kepada kebajikan (Islam), memerintahkan kepada yang ma’ruf dan melarang dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” [QS Ali ‘Imraan : 104]

Ayat ini merupakan perintah Allah SWT kepada kaum muslimin agar membentuk sebuah jamaah atau partai, yang menyeru kepada kebajikan (Islam), serta memerintahkan kepada yang ma’ruf dan melarang dari yang mungkar (amar ma’ruf nahi munkar). Jika mereka mengerjakan perintah ini, mereka termasuk orang-orang beruntung karena mendapat ridla dan pahala dari Allah Ta’ala. Perintah membentuk jamaah dalam ayat tersebut adalah perintah wajib, dikarenakan adanya keberuntungan (al falah) yang akan diperoleh setelah mereka melaksanakan aktivitas tersebut.

Kewajiban tersebut difokuskan pada pembentukan sebuah jamaah dari kaum muslimin, yang melaksanakan dua tugas berikut : pertama, dakwah menuju kebaikan, yakni Islam, dan kedua, amar ma’ruf nahi munkar. Meskipun dua kewajiban ini juga diwajibkan kepada individu dan negara, akan tetapi jika seorang muslim melaksanakan dua kewajiban tersebut tanpa berjamaah -khususnya dalam kondisi tiadanya Daulah Khalifah dan Khalifah bagi kaum muslimin- maka tetap tidak gugur darinya dosa meninggalkan kewajiban berkelompok dalam sebuah jamaah. Jadi, dakwah kepada Islam dan amar ma’ruf nahi munkar itu sendiri adalah wajib, dan berkelompok untuk melaksanakan kedua tugas itu dalam sebuah jamaah atau partai hukumnya juga wajib.

Jamaah yang dituntut keberadaannya ini harus memiliki dua hal berikut agar ia layak untuk disifati sebagai “umat” atau “jamaah” : Pertama, adanya ikatan (rabithah) yang mengikat anggota-anggota jamaah tersebut sehingga mereka menjadi satu tubuh. Ikatan ini telah ditentukan oleh ayat di atas, yakni dakwah kepada Islam dan amar ma’ruf nahi munkar. Dengan kata lain, ikatan itu adalah fikrah Islam, yaitu Aqidah Islamiyah beserta segala pemikiran, hukum, dan pendapat terperinci yang terlahir dari Aqidah Islamiyah itu, yang mengharuskan para pengemban dakwah untuk melaksanakan dua kewajiban tersebut. Kedua, adanya amir (pemimpin) jamaah yang wajib ditaati pada perkara yang menjadi wewenangnya. Kewajiban adanya amir ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW : “Tidak halal bagi tiga orang yang ada di suatu tanah lapang/padang pasir di muka bumi, kecuali mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai amir (pemimpin).” [HR Ahmad]

Dengan demikian, jamaah yang dituntut oleh syara’ untuk mengemban dakwah Islam dan melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar, harus memiliki dua hal tersebut secara bersamaan, yaitu pemikiran Islam dan seorang amir yang wajib ditaati.

Dakwah kepada Islam, jelas mengharuskan adanya dakwah dan aktivitas untuk mewujudkan seluruh hukum Islam dalam kehidupan, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada orang murtad, merajam pezina muhshan, mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad, dan mengatur seluruh urusan umat Islam baik secara fikrah maupun thariqah, yakni dengan Aqidah Islamiyah dan berbagai pemecahan masalah (mu’alajat) yang terpancar dari Aqidah Islamiyah itu. Akan tetapi hukum-hukum yang wajib diterapkan ini sebenarnya merupakan wewenang dan tanggung jawab negara. Karena itu, mewujudkan negara -sebagai wakil kaum muslimin- yang bertugas melaksanakan hukum-hukum itu, hukumnya adalah wajib, berdasarkan kaidah syara’ : “Sebuah kewajiban yang tidak terwujud sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya.”

Mendirikan jamaah atau partai seperti itu hukumnya fardlu kifayah. Dengan demikian, jika sebagian kaum muslimin telah mendirikan sebuah partai yang telah memenuhi syarat-syarat syar’i-nya, gugurlah dari sebagian lainnya dosa meninggalkan kewajiban mendirikan partai atau jamaah. Akan tetapi, tidak gugur dari mereka ini dosa meninggalkan aktivitas menegakkan Daulah Islam. Maka, mendirikan jamaah atau partai dengan aktivitas dakwah kepada Islam dan amar ma’ruf nahi munkar -dalam kondisi tiadanya negara bagi kaum muslimin, tidak diterapkannya hukum yang diturunkan Allah, dan tidak dilaksanakannya jihad fi sabilillah untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia- menjadikan aktivitas jamaah tersebut harus difokuskan pada upaya menegakkan Daulah Islam dan mengangkat seorang Khalifah bagi kaum muslimin. Dan bergabung dengan jamaah semacam ini, atau berbagai jamaah dan partai lainnya yang dapat menghindarkan diri dari dosa, hukumnya wajib atas setiap muslim sampai Daulah Khilafah berdiri. Setiap mukallaf akan berdosa bila tidak melaksanakan kewajiban ini. Begitu pula yang melaksanakan akan berdosa jika ia melalaikan kewajibannya ini.

Banyaknya jamaah yang berdiri menurut ketetapan ayat di atas hukumnya adalah jaiz (mubah). Berbilangnya jamaah tidak boleh dilarang, sebab pelarangan ini berarti melarang pelaksanaan suatu kewajiban. Lafazh “ummah” pada ayat tersebut -yang bermakna “jamaah”- adalah isim jenis yang tidak membatasi ataupun mensyaratkan adanya satu jamaah saja. Hal ini seperti halnya sabda Rasulullah SAW :“Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran…” {HR. Muslim]

Yang dimaksud dengan “kemungkaran” di sini adalah semua jenis kemungkaran, bukan hanya satu macam kemungkaran.

Mendirikan jamaah atau partai seperti itu tidak perlu izin kepada pemerintah. Bahkan haram hukumnya menjadikan pelaksanaan kewajiban ini bergantung pada izin pemerintah, sebab melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti sholat, haji, mendirikan jamaah atau partai, dan berjuang bersama partai atau jamaah tersebut adalah melaksanakan perintah Allah SWT. Mentaati pemerintah untuk meninggalkan kewajiban adalah maksiat. Padahal Rasulullah SAW bersabda :“Tidak ada ketaatan kepada makhluk (manusia) dalam maksiat kepada Al Khaliq (Allah).” [HR. Al Hakim dan Ahmad]

Dengan demikian, mendirikan berbagai jamaah, partai, dan gerakan politik yang berasaskan Islam tidak perlu izin kepada pemerintah.

Khatimah

Dengan ini kami mengajak kaum muslimin untuk bergabung dalam sebuah partai yang berasaskan Islam untuk menegakkan kembali Khilafah yang akan mempersatukan umat Islam di bawah pimpinan seorang Khalifah. Kita kaum muslimin akan membai’atnya atas dasar Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya untuk memerintah kaum muslimin dengan hukum yang diturunkan Allah. Khalifah itulah yang akan memimpin kita dalam medan jihad dan gelanggang menuju kesyahidan, supaya kita kembali mulia dan jaya, dapat membawa petunjuk dan cahaya kepada seluruh umat manusia, serta memperoleh keridlaan Allah SWT. Amin.

“Dan jika kalian berpaling niscaya Dia akan mengganti kalian dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu (ini).” [QS Muhammad : 38]

DAFTAR PUSTAKA

  1. Al Qadhamani, Muhyiddin Hasan. Shafhaat min Hadhir Al Alam Al Islami. Al Jamiah Al Islamiyah. Madinah Munawarah. 1986
  2. An Nabhani, Taqiyyuddin. Ad Daulah Al Islamiyah. Tp. Al Quds. 1953
  3. As Suyuthi. Al Jami’ush Shaghir. Maktabah Daru Ihya` Al Kutub al Arabiyah. Indonesia. tt
  4. Belhaj, Ali. Tanbihul Ghafilin wa I’lamul Ha`irin bi Anna I’adatal Khilafah min A’zhami Wajibati Hadza Ad Din. Darul ‘Uqab. Beirut. 1991