Breaking News

Keruntuhan Khilafah Islamiyah: Sebuah Tinjauan Historis Dan Analisis-Bagian Ketiga

Oleh : Ustadz M Ismail Yusanto

Detik-Detik Hancurnya Khilafah Utsmaniyah

Menurut uraian Syaikh Taqiyuddin An Nabhani dalam kitabnya Ad Daulah Al Islamiyah (1953), pada saat Perang Dunia I berakhir (1918), wilayah yang ada di tangan Khilafah Utsmaniyah hanya negeri Turki saja. Itupun sudah dimasuki oleh Sekutu. Inggris misalnya menduduki selat Dardanel dan selat Bosporus, Perancis menduduki sebagian kota Istambul, dan Italia menduduki jalur kereta api di Turki.

Pada saat itu Khalifahnya adalah Wahidudin yang berkuasa di bawah tekanan dan kendali Sekutu. Pada pertengahan tahun 1919 keadaan mulai berubah tatkala muncul konflik intern di antara Sekutu. Mereka berselisih untuk memperebutkan ghanimah dan berbagai posisi strategis dalam kemiliteran dan hak-hak khusus ekonomi. Keadaan ini menimbulkan harapan baru bagi rakyat Turki untuk menyusun gerakan perlawanan terhadap Sekutu.

Di Istambul terbentuk lebih dari 10 gerakan rahasia yang bertujuan mencuri senjata yang dimiliki musuh, lalu mengirimkannya kepada organisasi-organisasi rahasia di dalam negeri Turki. Berbagai organisasi ini kemudian berhimpun dalam satu gerakan yang dipimpin oleh Musthofa Kamal. Musthofa Kamal melakukan gerakan untuk melawan dan mengusir Sekutu serta melawan tentara Khalifah jika mereka merintangi Musthofa Kamal. Dia memperoleh keberhasilan besar dalam usahanya ini.

Kemudian Musthofa Kamal mengadakan sebuah Konferensi Nasional (Mu`tamar Wathoni) di Sewastopoli yang membahas cara dan sarana untuk memerdekakan Turki. Konferensi ini menetapkan beberapa keputusan, di antaranya adalah membentuk Badan Pekerja (Lajnah Tanfidiyah), memilih Musthofa Kamal sebagai ketuanya, serta mengirimkan peringatan kepada Sultan (Khalifah) untuk memberhentikan Perdana Menteri Farid dan mengadakan pemilihan anggota parlemen yang baru.

Sultan yang berada di bawah tekanan kemudian menuruti permintaan untuk memberhentikan Perdana Menteri dan melangsungkan pemilihan untuk anggota parlemen. Tokoh-tokoh Konferensi –yang menampakkan diri sebagai kelompok yang akan menyelamatkan negeri Turki– berhasil mendapatkan suara mayoritas di parlemen yang baru.

Setelah kemenangannya ini, Konferensi dan tokoh-tokohnya berpindah ke Ankara dan menjadikan Ankara sebagai pusat kegiatan mereka. Mereka lalu mengadakan rapat di Ankara dan mengusulkan agar sidang-sidang parlemen dilaksananakan di Istambul dan agar Konferensi dibubarkan setelah para anggotanya menjadi wakil-wakil rakyat yang resmi dalam parlemen yang baru. Namun Musthafa Kamal menolak dua usulan ini dengan keras, meskipun dia akhirnya gagal meyakinkan mereka agar tetap mengadakan sidang-sidangnya di Ankara. Para anggota parlemen ini kemudian pergi ke Ibukota (Istambul) dan menyatakan loyalitas mereka kepada Khalifah. Peristiwa ini terjadi pada Januari 1920 (An Nabhani, 1953).

Setelah itu Sultan dan orang-orang Inggris yang ada di belakangnya berusaha mendiktekan kehendaknya kepada para anggota parlemen tersebut. Mereka menolak. Ketika tekanan Sekutu semakin kuat, para anggota parlemen itu lalu menyebarluaskan Piagam Nasional (Al Mitsaq Al Wathoni) yang mereka tetapkan pada konferensi Sewastopoli, yaitu piagam yang memuat syarat-syarat dasar bagi penerimaan perdamaian antara Turki dan Sekutu. Syarat yang terpenting adalah bahwa Turki merupakan “sebuah negeri yang bebas dan berdiri sendiri yang berada dalam suatu wilayah yang terbatas dan tetap.” Tak pelak lagi, Sekutu –terutama Inggris– merasa gembira terhadap syarat ini, karena justru inilah yang ingin mereka wujudkan. Dalam pandangan Sekutu, andaikata Irak, Suriah, Palestina, dan Mesir masing-masing memiliki Piagam Nasional seperti itu, maka mereka akan dapat memecah belah Daulah Utsmaniyah menjadi beberapa negara, sehingga negara ini akan lemah dan mudah untuk dihancurkan.

Maka dari itu, Sekutu menganggap Piagam Nasional Turki ini adalah puncak kemenangan mereka. Setelah penyebarluasan Piagam Nasional ini kepada khalayak, mereka membiarkan orang-orang Turki untuk melakukan perlawanan, sementara mereka menarik kekuatan pasukannnya di segala tempat. Orang-orang Turki kemudian melakukan perlawanan, namun perlawanan itu berubah sasaran. Yang semula perlawanan kepada musuh (Sekutu), akhirnya menjadi revolusi untuk menggulingkan Sultan, dikarenakan provokasi Musthofa Kamal terhadap rakyat untuk membenci Sultan.

Sultan kemudian menyiapkan pasukan untuk memadamkan perlawanan ini. Seluruh rakyat boleh dikatakan membela Sultan, kecuali orang-orang di Ankara yang menjadi pusat revolusi. Musthofa Kamal yang terkepung di Ankara memperhebat provokasinya terhadap rakyat. Dia menyebarkan isu bahwa Inggris telah menduduki ibukota Turki, menangkapi rakyat, menutup gedung parlemen dengan paksa, dan bahwa Sultan mendukung tindakan Inggris ini. Keadaan pun berubah. Rakyat kemudian berpaling dari Sultan dan berpihak kepada orang-orang di Ankara. Banyak pasukan Khalifah yang kemudian bergabung dengan pasukan Musthafa Kamal. Kedudukan Musthafa Kamal akhirnya menjadi kuat sehingga dia kemudian mengajak rakyat untuk menyelenggarakan pemilu untuk membentuk Dewan Nasional (Jam’iyah Wathoniyah).

Berlangsunglah kemudian pemilihan ini. Para anggotanya yang baru kemudian berkumpul dan menamakan dirinya dengan Dewan Nasional Raya (Al Jam’iyah Al Wathoniyah Al Kubro). Mereka menganggap Dewan inilah yang merupakan pemerintahan yang sah. Mereka lalu memilih Musthofa Kamal menjadi ketua Dewan.

Musthofa Kamal kemudian menumpas sisa-sisa tentara Khalifah dan menghentikan perang saudara. Kemudian dia memerangi Yunani –yang menduduki Izmir dan sebagian kawasan pantai Turki– dan berhasil mengalahkannya pada tahun 1921.

Pada bulan September 1921 Musthofa Kamal mengirimkan utusan kepada Ismet (Wakil Menteri Urusan Perang) untuk menemui Harrington (Wakil Sekutu) guna mengadakan kesepakatan secara lebih terperinci. Dalam hal ini Sekutu setuju untuk mengusir orang-orang Yunani dari daerah Trys dan setuju untuk mengusir diri mereka sendiri dari Konstantinopel dan Turki seluruhnya.

Bila kita ikuti langkah-langkah Musthofa Kamal ini, akan nampak jelas bahwa persetujuan ini sesungguhnya adalah imbalan yang diberikan Sekutu terhadap tindakan Musthofa Kamal untuk menghancurkan pemerintahan Islam (Khilafah). Karena itulah, ketika dia berbicara tentang masa depan Turki di hadapan Dewan Nasional setelah kemenangannya dalam peperangan tersebut, dia berkata :

“Saya tidak percaya dengan negara Islam, bahkan tidak percaya dengan bangsa Utsmaniyah. Kita masing-masing harus meyakini apa yang menjadi pendapat kita. Adapun pemerintah (di Ankara) harus mengikuti garis politik yang tetap, terencana, dan didasarkan pada fakta-fakta dengan satu tujuan saja, yaitu memelihara eksistensi dan kemerdekaan negeri Turki dalam suatu wilayah yang terbatas. Tidak boleh ada lagi .perasaan atau emosi yang mempengaruhi politik kita. Buanglah mimpi-mimpi dan khayalan-khayalan itu. Sungguh kita telah membayar mahal untuk masa lalu kita!”.

Musthofa Kamal di sini mengumumkan, bahwa ia menginginkan kemerdekaan Turki sebagai bangsa Turki, bukan sebagai umat Islam. Kemudian beberapa anggota Dewan Nasional Raya dan para tokoh politik meminta kepada Musthofa Kamal untuk menjelaskan pendapatnya tentang bentuk pemerintahan di Turki yang baru, sebab tidak mungkin Turki memiliki dua pemerintahan seperti yang ada saat itu : pemerintahan sementara di Ankara, dan pemerintahan resmi di Istambul yang dipimpin oleh Khalifah. Namun Musthofa Kamal tidak menjawab dan menyembunyikan apa yang menjadi maksudnya.[]