Breaking News

OLIGARKI DAN KORUPSI MENGANCAM NEGERI

Obrolan seputar Syariah Islam (OBSESI) pada bulan Februari ini mengetengahkan tema hangat. Kegiatan berlangsung di Masjid Darul Falah, Pontianak pada ahad (9/2) lalu mengangkat topik Oligarki dan Korupsi Mengancam Negeri.

Hadir sebagai narasumber, Dr. Hermansyah, dosen Fakuktas Hukum Universitas Tanjungpura dan Wandra Irvandi, M.Sc., pengasuh Ma’had Inhadul Fikri.

Dalam materi yang disampaikannya, Dr. Hermansyah menjelaskan bahwa persoalan oligarki dan korupsi adalah persoalan kemanusiaan yang sudah berlangsung sejak lama. Bahkan sejak masa nabi-nabi. Beliau mencontohkan kekuasaan Firaun yang merupakan salah satu contoh oligarki yang sudah berumur sangat tua.

Mengenai korupsi, menurut Dr. Hermansyah, ini merupakan salah satu bentuk kejahatan dimana kejahatan tersebut muncul semenjak manusia muncul.

“Manusia mengenal norma. Manusia melakukan penyimpangan norma,” demikian ujar Dr. Hermansyah.

Selanjutnya beliau menegaskan bahwa korupsi merupakan terminologi yang membingungkan. Siapa saja, di masa sekarang ini bisa terlibat perilaku korupsi. Baik itu pejabat publik hingga kyai.

Kenapa itu semua bisa terjadi? Beliau mengatakan terdapat tiga faktor utama yakni sistem administrasi yang membuka celah, manusia itu sendiri, dan juga kondisi sosial budaya. Ketiga faktor ini menjadikan perilaku korupsi menjadi seperti rutinitas yang berlangsung terus menerus.

Sementara itu Wandra Irvandi, M.Sc memulai materinya dengan memaparkan fakta sejarah pemerintahan khususnya di tanah Eropa. Menurutnya, dulu ketika pemerintahan menggunakan sistem kerajaan, maka yang berdaulat dan berkuasa adalah Raja. Karena raja yang berdaulat maka raja pulalah yang berhak membuat aturan dan menjalankannya. Ini merapatkan kekuasaan absolut. Sejarawan banyak menyebutkan sistem pemerintahan seperti ini merupakan sistem pemerintahan diktator.

Selanjutnya menurut Wandra, zaman berkuasanya para raja ini membawa Eropa ke masa kegelapan. Terdapat kolusi antara raja dan kaum agamawan/pendeta. Yang bukannya menyejahterakan rakyat malah sebaliknya. Di dunia ini para pendeta kerap menyebut diri mereka sebagai wakil Tuhan. Sistem pemerintahan seperti ini disebut dengan sistem pemerintahan theokrasi.

Theokrasi menghasilkan protes besar bagi masyarakat. Kaum intelektual bangkit mencoba memengaruhi rakyat dengan menunjukkan berbagai kesalahan doktrin gereja. Penentangan demi penentangan terjadi maka kemudian lahirlah revolusi Perancis.

Dari revolusi perancis inilah kemudian lahir demokrasi, dimana kekuasaan berada di tangan rakyat melalui wakil-wakilnya. Para wakil rakyat inilah yang berhak membuat peraturan (legislatif). Peraturan ini dijalankan oleh pemimpin rakyat (eksekutif) dan dikontrol oleh rakyat juga lewat lembaga yudikatif.

Karena demokrasi yang digunakan, maka demokrasi pulalah yang dianggap sebagap sistem terbaik yang mampu menjadi lawan dari sistem diktator dan theokrasi.

Tapi benarkah demokrasi menjadi solusi? Menurut Wandra, malah di sistem demokrasi inilah oligarki dan korupsi semakin merajalela. Peraturan yang dibuat oleh manusia membuat berbagai kepentingan terlibat. Ada peran kapitalis sebagai pemilik modal di balik peraturan-peraturan yang dilegislasi. Dan ini berlangsung secara sistemik.

Wandra menawarkan solusi Islam sebagai solusi konkret. Dimana Islam tidak hanya mengatur urusan individu dengan sang khalik, namun merupakan ideologi yang memiliki solusi komprehensif yang berasal dari Allah SWT.

Cakupan syariah Islam, menurut Wandra menyentuh tiga aspek yakni, aqidah dan ibadah, makanan pakaian akhlak, juga ada muamalat dan uqubat.

“Ketiga aspek ini hanya bisa diterapkan dengan adanya negara,” ujarnya.

Untuk itu Wandra menawarkan solusi Politik Islam yakni: kedaulatan di tangan syariah, kekuasaan di tangan umat, pemimpin umat Islam wajib satu, dan pemimpin berhak melegislasi hukum. Namun hukum yang dijalankan berasal dari sang maha pembuat hukum, yakni Allah SWT (PY).

Leave a Reply