Breaking News

Penurunan UKT, Solusi Mahalnya Pendidikan Di Indonesia?

Oleh Mia Purnama, S.Kom

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mulai menyampaikan protes terkait pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Padahal dari awal bulan maret ketika virus corona mulai menginfeksi Indonesia, pembelajaran di semua perguruan tinggi diadakan secara online/daring. Sehingga muncul anggapan UKT terlalu mahal tidak sesuai dengan pembelajaran online.

Protes mahasiswa tersebut akhirnya membuat Kemendikbud mengambil kebijakan terhadap penyesuaian UKT. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa yaitu cicilan UKT, penundaan, penurunan UKT yang disesuaikan dengan ekonomi mahasiswa, beasiswa, serta bantuan infrastruktur. ((Kemdikbud.go.id, 19/6/2020)

Tidak hanya menetapkan skema pembiayaan UKT, Kemendikbud juga akan merealokasi dana Rp 1 triliun untuk meringankan beban mahasiswa di masa pandemi. Anggaran tersebut akan di berikan kepada  410 ribu mahasiswa, terutama di perguruan tinggi swasta (PTS). (medcom.id, 19/6/2020)

Namun apakah skema penyesuaian UKT dan bantuan Rp 1 triliun yang dberikan kemendikbud dalam meringankan mahasiswa di masa pademi dapat menyelesaikan permasalahan?

Pasalnya kebijakan tersebut bukan untuk mempermudah malah di nilai mempersulit, ditambah lagi memiliki persyaratan-persyaratan lainnya. Dan bantuan untuk 410 ribu mahasiswa juga tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa di Indonesia, karena yang terdampak pandemi adalah seluruh mahasiswa.

Sebenarnya tuntutan mahasiswa terkait dengan penurunan UKT adalah hal lumrah, karena selama perkuliahan diadakan secara online(daring) mahasiswa harus dibebankan biaya tambahan berupa kuota internet untuk melakukan pembelajaran tersebut. Ditambah dengan kondisi perekonomian orang tua yang megalami penurunan karena terdampak dari wabah pandemi.

Dalam undang-undang mendapatkan pendidikan adalah hak setiap warga negara sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1. Namun menuntut penurunan biaya UKT bukanlah tuntutan dalam menyelesaikan masalah pendidikan. Berdasarkan sudut pandang islam sejatinya mahasiswa dan masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan murah atau bahkan gratis sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para penguasa-penguasa umat islam sejak dulu.

Namun fakta pendidikan saat ini yang menerapkan sistem pendidikan sekuler kita mendapatkan masalah pendidikan terus-menerus. Bahkan sebelum adanya pandemi biaya pendidikan sudah mahal dan kualitas yang minim.

Mahalnya pendidikan di indonesia terbukti dengan adanya survey HSBC mengenai biaya pendidikan yang dikeluarkan pada 2018. Di survey tersebut, Indonesia berada di posisi ke 13 dengan rata-rata biaya pendidikan yang dihabiskan sejak sekolah dasar hingga sarjana sebesar US$ 18.422. (finance.detik.com, 2/7/2020)

Tetapi mahalnya pendidikan berbanding terbalik denga kualitas pendidikannya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Human Development Reports, pada 2017, Indonesia ada di posisi ketujuh di ASEAN. (tirto.id, 2/5/2019)

Mahalnya biaya pendidikan merupakan dampak dari cara pengelolaan negara yang hanya berlandaskan atas dasar manfaat, untung dan rugi yang merupakan asas dari ideologi sekulerisme. Sehingga mampu mahalnya biaya pendidikan adalah perkara yang harus terjadi.

Di sistem sekuler saat ini, penurunan UKT atau bahkan mengratiskan biaya kuliah juga akan menjadi sangat sulit dilakukan oleh negara. Karena, pada sistem sekuler saat ini negara hanya sebagai regulator atau pembuat aturan bagi kepentingan kelompok dan golongan tertentu agar dapat mengeruk keuntungan dari dunia pendidikan diantaranya para korporasi atau swasta asing.

Dengan pengelolaan negara yang rusak seperti inilah membuat pendidikan bukan lagi hak dasar yang bisa dipenuhi secara massal. Pendidikan menjadi mahal dan semakin mahal. Hanya yang memiliki uanglah, yang bisa medapatkan dan menempuh pendidikan. Yang tidak memiliki uang, silakan bertahan dalam kebodohan. Sehingga ada istilah “orang miskin di larang sekolah”.

Berbeda jauh dengan negara yang menerapkan aturan islam. Aturan yang datang dari sang pencipta yaitu allah swt. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan hidup manusia termasuk dalam hal pendidikan. Karena pendidikan merupakan salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat.

Setiap indvidu baik laki-laki maupun perempuan, miskin maupun kaya, semuanya berhak mendapatkan pendidikan yang biaya kecil bahkan gratis serta berkualitas dengan fasilitas sebaik mungkin. Pendidikan akan dijauhkan dari bisnis atau komoditas oleh negara. Semua hal yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan akan disediakan oleh negara.

Namun untuk menerapkan pendidikan yang gratis dan berkualitas ini, negara juga harus menerapkan aturan islam lainnya agar penerapan sistem islam ini dapat berjalan sempurna.

Harus ada dukungan dari sistem ekonomi islam, sistem sosial, sistem politik islam dan adanya sistem sanksi islam sehingga kepentingan umat dapat terjaga dengan sempurna.

Oleh karena itu, mahasiswa jangan mencukupkan diri dengan solusi-solusi pragmatis yang ada, yang terbatas hanya pada penurunan UKT. Karena sesungguhnya permasalahan negera ini tidak terletak hanya pada hal teknis, tetapi masalah sistematis.

Sudah saatnya mahasiswa melakukan perjuangan ideologis, perjuangan untuk mengganti sistem kapitalis-demokrasi dengan sistem Islam yang akan menerapkan sistem pendidikan dengan biaya murah bahkan gratis serta berkualitas.