Perebutan Kekuasaan di Sudan

Ditulis oleh: Profesor Muhammad Al-Hassan

Setelah hampir tujuh dekade Sudan diperintah oleh apa yang disebut Rezim Nasional Sudan. Kepemimpinan di Sudan telah melalui delapan salinan konstitusi hasil buatan manusia, perintah militer improvisasi, sejumlah pemilihan pluralis, tiga era pemerintahan sipil, tiga rezim militer, empat periode transisi, dan lebih dari tujuh kali kesepakatan untuk apa yang disebut perdamaian.

Namun, setelah semua itu, kekuatan politik masih belum dapat mencapai kondisi yang stabil. Sudan masih terbelenggu pemberontakan yang lebih masif, bahkan adanya kemungkinan upaya kudeta, dan kesepakatan damai secara parsial.

Orang yang memiliki akan dapat melihat realitas di Sudan bahwa pemerintahan yang sudah berulangkali berganti ini belum mencapai stabilitas politik, dan tidak mencapai apa-apa selain penderitaan dan kesengsaraan. Mengalami kehidupan dengan lingkungan yang kotor bagi rakyat Sudan.

Arti sebenarnya dari kekuasaan telah hilang di antara anak-anak bangsa, dan pemerintahan telah menjadi sesuatu rampasan. Semua orang memperebutkan kekuasaan. Bahkan untuk mencapai kekuasaan harus berkorban nyawa dan melewati lautan darah.

Pandangan penguasa dan aktivitas mereka di bidang politik merupakan suatu kesalahan yaitu dengan menganggap kekuasaan sebagai mangsa yang berharga, siapa pun yang memenangkannya maka ia telah menang.

Mereka tidak menyadari sejauh mana kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah-pemerintah ini, baik itu pemerintahan militer atau sipil. Apakah pemerintahan transisi atau terpilih, atau hasil dari kudeta.

Semuanya berpartisipasi dalam tragedi yang sedang terjadi. Dan semua ini hanya untuk satu alasan yaitu tidak adanya visi politik berdasarkan asas ideologis yang benar, yang berarti mereka jatuh ke tangan kafir penjajah. Mencari bantuan dari penjajah untuk mendukung posisi, dan menggunakan  intervensi asing, kedutaan, dinas intelijen dan PBB, dalam rangka untuk menggertak para pesaing. Semua perjuangan ini adalah untuk kepentingan kekuasaan dan hanya untuk kekuasaan.

Maka umat Islam harus menyadari bahwa masalah kekuasaan tidak ditinggalkan oleh Rasulullah saw atas pilihan yang masing-masing dari kita dapat mengambilnya dengan cara apapun.

Karena Islam tidak mengajak siapapun untuk menjadikan seorang penguasa melalui kudeta militer, mencekik leher rakyat, atau memaksakan kekuasaannya kepada mereka dengan kekerasan dan penindasan.

Islam tidak memerintahkan siapa pun untuk memberontak terhadap semua orang, bahkan tidak pula untuk membunuh dan membakar, dan menghancurkan desa-desa dan daerah perkotaan, menghancurkan pohon dan batu hanya untuk mencapai kekuasaan melawan kehendak rakyat, baik rakyat suka atau tidak suka.

Islam tidak memerintahkan siapapun untuk membuka jalur regional, menggunakan trik-trik negosiasi yang licik dan kesepakatan-kesepakatan yang khianat, yang nantinya akan mengesahkan konstitusi negara, sehingga menjadi tangga untuk meraih kursi kekuasaan.

Islam tidak memerintahkan seseorang untuk berperang atau berpegang teguh pada perselisihan suku atau sekte, atau orang lain atau sekelompok tertentu demi kursi kekuasaan. Tidak pula dengan mengorbankan tengkorak, bagian tubuh, darah, pertengkaran dan perselisihan!

Semua cara yang disebutkan adalah cara yang tidak benar untuk mencapai kekuasaan. Berbagai rezim yang berturut-turut memerintah negara Sudan bukanlah rezim yang benar dalam mencapai makna kekuasaan dan pemerintahan yang sesuai dalam Islam. Karena kepemimpinan Islam bertujuan untuk mencapai keadilan, pemeliharaan yang tepat, dan kesejahteraan bagi rakyat.

Generasi sekarang tidak menyadari negara Islam yang wajib menerapkan Islam, karena mereka telah dibius dengan konsep baru tentang aturan dan otoritas, yang bertentangan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Islam.

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Kami tidak menyia-nyiakan apa pun dalam Kitab, kemudian mereka akan dikumpulkan kepada Tuhan mereka.” [QS al-Anam : 36]

Dan firmannya

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

Dan jika Anda tidak setuju tentang apa pun, penilaiannya ada pada Tuhan.” [QS Asy-Syura : 10]

Dan juga firmannya

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” [QS al-Maidah : 45]

Tak satu pun dari umat Islam ingin bersama kemaksiatan, kegelapan dan orang-orang kafir.

Seseorang mungkin berkata, kami ditipu oleh orang-orang yang meneriakkan slogan-slogan Islam, dan ketika mereka memasuki istana, mereka meninggalkan Islam di belakang punggung mereka.

Jika kita mengetahui realitas aturan dalam Islam, tidak akan ada yang bisa menipu kita, jadi masalah bagi mereka hanyalah slogan-slogan, sedangkan Islam adalah sistem pemerintahan yang terintegrasi untuk semua masalah kehidupan. Jadi Islam itu bukan hanya kata-kata, konstitusi negara Khilafah ada di tangan umat Islam.

Sistem pemerintahan dalam Islam adalah sebagai model, mencakup semua sistem baik itu sistem ekonomi, politik, dan sosial, kebijakan pendidikan, dan lain-lain.

Sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem khilafah, yaitu kepemimpinan umum bagi seluruh umat Islam di dunia untuk menegakkan ketentuan-ketentuan syariat Islam, dan untuk mengemban seruan Islam ke seluruh dunia.

Mendirikan khalifah adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam di seluruh belahan dunia. Dan melakukannya seperti melakukan salah satu kewajiban yang Allah SWT telah tetapkan bagi umat Islam.

Hal itu adalah masalah yang tak dapat dihindari dan di mana tidak ada pilihan kecuali berjuang. Dan mengabaikan untuk melakukannya adalah termasuk dosa – dosa terbesar, yang insyaAllah, Allah akan memberikan hukuman yang paling berat.

Jalan keluarnya hanya satu dan tidak ada selain itu, bahwa pemerintahan hanya dengan Islam, dan otoritas negara memberikannya kepada mereka yang menerimanya, untuk menerapkan hukum Islam dalam sistemnya, yaitu sistem Khilafah ar-Rasyidah dengan metode kenabian.

Aqidah Islam adalah dasar negara, sehingga tidak ada yang bisa eksis dalam entitas, aparatus, akuntabilitas, atau segala sesuatu yang berhubungan dengannya, kecuali dengan menjadikan akidah sebagai dasarnya. Pada saat yang sama, itu adalah dasar dari konstitusi dan undang-undang maupun hukum. Tidak ada yang diizinkan untuk dikaitkan dengan salah satu dari mereka kecuali jika itu berasal dari keyakinan Islam.

Sudah menjadi kewajiban kita semua untuk berjuang dengan sungguh-sungguh dan mulia demi adanya kekuasaan dan pemerintahan yang berlandaskan Islam, dan untuk itu kami mengajak Anda.

Sumber : https://www.alraiah.net/index.php/political-analysis/item/6900-2022-05-03-17-42-13