Breaking News

Refleksi Kemerdekaan, Menuju Kemerdekaan Hakiki

Oleh : Firdaus (wiraswasta)

Di masa lalu penjajahan secara fisik melalui kekuatan militer oleh negara barat terhadap negeri-negeri dunia ketiga salah satunya adalah untuk menguasai sumber daya alam. Mereka juga melakukan eksploitasi sumber daya manusia melalui program kerja paksa untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan dan sebagainya. Metode penjajahan ala militer seperti ini seiring waktu mulai ditinggalkan karena mengorbankan tenaga, biaya hingga korban jiwa yang tidak sedikit bagi negara penjajah. Penajajahan militer ini juga mengakibatkan negara barat harus siap dimusuhi oleh penduduk di negeri yang dijajah yang kemudian akhirnya menggelorakan semangat merdeka dan mengusir penjajah.

Meski sudah bebas dari merdeka secara fisik, negeri-negeri dunia ketiga sebetulnya disadari atau tidak, masih dalam cengkraman kekuatan asing meski pengaruhnya ada yang lemah dan ada pula yang kuat. Belajar dari pengalaman masa lalu barat telah menemukan cara yang lebih “soft” (halus) untuk menguasai sebuah negara tanpa harus menggunakan kekuatan militernya. Dengan segala kemajuan materi yang dimiliki negara barat mengundang anak terbaik bangsa untuk belajar di negeri mereka dan diharapkan mereka akan menjadi agen pengajar, agen penguasa hingga pengambil kebijakan yang selaras dengan cara berfikir dan bertindak negara barat.

Menurut Kwik Kian Gie, dalam bukunya “menggugat mafia barkeley” (2005), yang paling mencelakakan adalah ketika menteri dan pejabat publik sudah menjadi bagian dari ekonom perusak yaitu dengan memberikan fasilitas khusus pada negara atau perusahaan asing tertentu tanpa alasan yang mendasar, termasuk penurunan tarif bea masuk barang impor agar bisa mematikan usaha pesaingnya. Istilah Mafia Berkeley menurut Rizal Ramli ditujukan pada sejumlah menteri ekonomi yang menjadi penentu strategi pembangunan Indonesia pada awal orde Baru. Kebijakan makro ekonomi yang diusung Mafia Berkeley, menurut Rizal Ramli, adalah pengendalian laju inflasi lewat kebijakan fiskal dan moneter yang ketat, liberalisasi sektor keuangan, liberalisasi sektor industri dan perdagangan, dan privatisasi alias penjualan aset milik negara.

Tidak sedikit undang undang yang dihasilkan oleh legislatif adalah pesanan yang dikeluarkan untuk memuluskan dan mengamankan investasi negara barat atau kepentingan pihak tertentu. Menurut salah seorang politisi di DPR, berdasarkan dari informasi badan intelijen negara, selama 12 tahun reformasi ada 76 produk undang-undang di sektor strategis seperti pendidikan, perbankan, energi, kesehatan dan politik. Diantaranya UU sumber daya air No.7 tahun 2004, UU kelistrikan No.20 tahun 2002, UU pendidikan nasional No.20 tahun 2003, UU migas No.22 tahun 2001, UU BUMN No.19 tahun 2003, UU penanaman modal No.25 tahun 2007 serta UU pemilu No.10 tahun 2008. Semua UU tersebut draft-nya ditengarai disusun oleh pihak asing, yakni bank dunia, IMF dan USAID. Hampir semua produk undang-undang yang didukung oleh pihak asing tersebut sangat kental bernuansa liberalisasi. Akibatnya rakyatlah yang langsung menanggung kenaikan biaya pendidikan, BBM, listrik dan kebutuhan lainya.

Mantan Ketua mahkamah konstitusi Mahfud MD juga mengungkapkan fakta-fakta jual beli UU di DPR. Sebagai contoh jual beli UU tersebut mengakibatkan 5 orang yang dihukum karena mengeluarkan dana yayasan BI sebesar Rp. 100 miliar untuk mengegolkan Undang-Undang Bank Indonesia. Contoh kedua adalah Rp 1,5 miliar dana abadi umat yang dibayarkan ke DPR untuk menggolkan UU Wakaf. Mahfud menambahkan “menteri agama yang dulu kan bilang Rp 1,5 miliar dana abadi umat untuk bayar DPR, itu bukan rahasia lah”.

Islam hadir dalam rangka membebaskan manusia dari perbudakan sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT. Oleh karena itu penting memahami bahwa apakah agama Islam tidak hanya mengatur dalam perkara individu semata seperti shalat puasa zakat haji. Namun juga mengatur terkait kehidupan politik hukum, budaya, ekonomi hingga sosial.

Ketika Rasulullah SAW hendak mengirim Muadz Bin Jabal ke Yaman sebagai seorang Gubernur, Muadz diberikan beberapa pertanyaan, “apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili sesuatu, hai Mu’adz?” “Kitabullah,” jawab Mu’adz. “bagaimana jika kamu tidak jumpai dalam Kitabullah?”, tanya Rasulullah pula. “saya putuskan dengan Sunnah Rasul.” “jika tidak kamu temui dalam sunnah Rasulullah?” “saya pergunakan pikiranku untuk berijtihad, dan saya takkan berlaku sia-sia,” jawab Muadz. maka berseri-serilah wajah Rasulullah. “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah sebagai yang diridhai oleh Rasulullah,” sabda beliau. Posisi Muadz ketika itu adalah sebagai seorang gubernur yang merupakan jabatan politik dan memiliki wewenang menerapkan berbagai aturan di tengah kehidupan bermasyarakat.

Upaya pemisahan agama dari kehidupan tidak lain adalah upaya merebut kemerdekaan hakiki manusia untuk tunduk pada aturan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Sejatinya kemerdekaan hakiki adalah bukan semata-mata bebas dari penjajahan secara fisik tapi ketika negeri tersebut mampu meletakkan kedaulatan sebagai pengatur segala aspek kehidupan hanya ditangan pencipta manusia bukan pada mahluk-Nya yang memang memiliki banyak kekurangan dan syarat akan kepentingan. Pertanyaannya kemudian, sudahkah negeri ini memiliki kemerdekaan hakiki seperti ini? []

Leave a Reply