Breaking News

Terlarang karena Tuduhan

oleh Naim Sulaiman, M.Pd. (Akademisi Muslim KALBAR)

Kata “terlarang” dalam KBBI merupakan kata kerja yang berarti tidak diperbolehkan (diperkenankan): karena melakukan perbuatan yang terlarang , dia dihukum. Semua sepakat bahwa perbuatan terlarang sangat berbahaya bagi pelaku maupun korban. Dalam menentukan perbuatan tersebut terlarang atau tidak tentu saja memerlukan proses hukum yang adil. Di Indonesia banyak perbuatan yang telah jelas delik hukumnya sebagai perbuatan terlarang, seperti mengedarkan narkoba. Semua individu berakal pasti setuju bahwa narkoba dan pengedarannya merupakan perbuatan yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan akal dan kesehatan fisik seseorang. Disisi lain ada ide atau paham yang telah terbukti juga merusak pikiran sehat masyarakat negara yang berdasar Ketuhanan (baca: Indonesia), yaitu Paham Komunis-Sosialis, Marxisme, dan Leninisme. Sebagai warga negara Indonesia yang mencintai negerinya mengikuti keputusan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan melarang penyebaran paham Anti-Tuhan di tengah masyarakat Indonesia yang dikenal Agamis.

Respon berbeda dalam bentuk pro-kontra ditunjukkan mayoritas rakyat Indonesia yaitu saat Pemerintah mengumumkan pencabutan Badan Hukum Perkumpulan(BHP) Hizbut Tahrir Indonesia(HTI) setelah 10 hari PERPPU ORMAS No.2 Tahun 2017 diterbitkan. Dan kini Perppu tersebut telah disahkan menjadi UU Ormas. Secara legal-formal diterbitkannya PERPPU harus ada peristiwa atau kejadian kegentingan luar biasa bagi negara atau dengan kata lain ada suatu kejadian yang menyebabkan negeri ini dalam kondisi darurat sehingga Presiden sah untuk menerbitkan PERPPU. Tentu sebagai masyarakat bertanya-tanya, apakah alasan munculnya PERPPU tersebut sesuai dengan kondisi berupa kegentingan yang memaksa? Dan dengan alasan itu pula sehingga pemerintah mencabut BHP-HTI? Padahal keberadaan suatu ormas sudah diatur dalam UU Ormas No.17 tahun 2013. “Dosa besar” apa yang telah dilakukan oleh HTI yang dikenal oleh masyarakat muslim Indonesia sebagai gerakan dakwah tanpa kekerasan dalam menyampaikan Islam, sehingga HTI dicabut BHP-nya? Apalagi tuduhan menjadi ormas yang terlarang?

Banyak kalangan mencari jawaban atas alasan pencabutan BHP HTI ini, termasuk diantaranya para pengurus HTI selaku korban pertama dan utama yang didampingi Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., sebagai kuasa Hukum HTI. Melalui proses peradilan yang cukup panjang hampir setahun sejak pencabutan BHP HTI, maka keluarlah putusan Hakim PTUN tanggal 7 Mei 2018. Majelis hakim menilai, langkah Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Surat Keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 untuk mencabut status badan hukum HTI sudah tepat. Namun keputusan tersebut tidak sesuai dengan fakta bahwa HTI berperan positif dalam mencerdaskan SDM Indonesia dengan aktivitas dakwah Islam, dan keputusan ini merupakan salah satu bentuk kezaliman karena tanpa dasar yang jelas dan tidak menyebutkan apa kesalahan HTI.

Sebagai wujud keberatan, HTI melalui kuasa Hukumnya telah melakukan banding. Sehingga saat ini status ormas Islam HTI bukan ormas yang terlarang. Sampai dengan ada putusan yang inkracht (putusan tetap sampai Mahkamah Agung) maka status HTI masih tetap ada dan legal, sehingga tidak boleh ada pelarangan terhadap HTI. Oleh karena itu HTI tetap mempunyai kedudukan hukum. Status Badan Hukum Perkumpulan (BHP) suatu ormas apabila sudah dicabut bukan berarti ormas tersebut tidak bisa beraktivitas, karena yang dicabut adalah status badan hukumnya saja, dan ormas masih mempunyai hak untuk berorganisasi dan beraktivitas, apalagi aktivitas dakwah Islam.

Andai pun sudah inkracht, HTI tetap bisa beraktivitas seperti biasa, karena yang dilarang itu Hizbut Tahrir berbadan hukum (ber-BHP), namun kalau Hizbut Tahrir tidak berbadan hukum tidak dilarang. Hal ini berdasarkan UU Keormasan No 17 Tahun 2013 maupun Perppu No 2 Tahun 2017. Bahwa ormas ada yang berbentuk badan hukum ada juga yang tidak berbadan hukum. Jadi menurut Hukum dan UU yang berlaku, tidak ada larangan terhadap aktivitas dakwah HTI seperti yang diopinikan oleh media sekarang. Lantas atas dasar apa kita melemparkan tuduhan bahwa HTI sebagai ormas yang terlarang?

Sebagian lain menyatakan, alasan pencabutan BHP HTI karena ada ide atau paham Khilafah. Padahal Khilafah merupakan ajaran Islam, sedangkan Islam merupakan agama yang diakui secara resmi oleh negara. Khilafah juga merupakan fakta historis yang tidak terlepas perannya dalam sejarah bangsa ini. Misalnya peran Khilafah Utsmaniyah yang membantu Kesultanan Aceh dalam melawan penjajahan Portugis tahun 1565 jauh sebelum Indonesia ada. Peran positif Khilafah di dunia juga tidak hanya diakui oleh intelektual muslim tapi juga intelektual Barat semisal Will Durant, dalam The Story of Civilization, vol. XIII, ia menulis: “Para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan tersebar luas, hingga berbagai ilmu, sastera, filsafat dan seni mengalami kemajuan luar biasa, yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad.”

Sebagai sesama Umat Muslim wajib berbaik sangka pada saudara muslim lainnya atau kepada siapapun, termasuk juga terhadap ide atau paham Khilafah yang dianggap sebagai paham yang berbahaya, hal ini bisa jadi disebabkan ketidakpahaman atau kesalahpahaman. Bukan malah ikut-ikutan dalam melempar tuduhan. Oleh karena itu berdiskusi dan berdialog dengan ihsan(baik) dan argumentatif (dalil syar’i) tentang Khilafah tentulah kita harapkan. Dan berdakwah tetap wajib kita jalankan apapun kondisinya mengutip, perkataan Mulia dari Junjungan Umat Muslim sedunia yaitu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam : “Wahai Paman, Demi Allah, kalau pun matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara ini (penyampaian risalah), sehingga Allah memenangkannya atau aku binasa , pastilah tidak akan aku meninggalkannya.”

Wallahu’alam…

Leave a Reply