Breaking News

Tunjangan Guru Dipotong, Tapi Korporasi Menerima Dana Hibah

Oleh: Mia Purnama, S.Kom

Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, manjadi penentu maju atau mudurnya suatu negara. Tapi sayang perannya yang besar bagi negara tidak diikuti dengan kesejahteraan dan gaji yang layak bagi mereka.

Sebagaimana dilansir dari The Guardian (27/11/2014), dari 30 negara yang menjadi anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) negara Swiss menempati posisi pertama sebagai negara yang memberikan upah guru terbesar, yaitu US$ 68.820 pertahun atau sekitar Rp 837 juta (kurs: Rp 12.176/US$). Sedangkan Indonesia menempati posisi terakhir dengan gaji guru rata-rata hanya US$ 2.830 atau sekitar Rp 34,4 juta per tahun. (liputan6.com, 27/11/2014)

Ketidakberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan guru semakin terlihat dari adanya pemotongan tunjangan guru untuk penanganan Covid-19. Dalam lampiran Perpres Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, tunjangan guru dipotong sebesar Rp 3,3 triliun, setidaknya pada tiga komponen, yakni, tunjangan profesi guru PNS Daerah, semula Rp 53,8 triliun menjadi Rp 50,8 triliun. Selain itu, tambahan penghasilan guru PNS daerah, semula Rp 698,3 miliar menjadi Rp 454,2 miliar. Kemudian tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus, semula Rp 2,06 triliun menjadi Rp 1,98 triliun. Sehingga totalnya mencapai Rp 3,3 triliun. (liputan6.com, 23/07/2020)

Selain pada tunjangan guru, pemotongan anggaran di sektor pendidikan juga dilakukan pemerintah terhadap dana Bantuan operasional Sekolah (BOS), bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional pendidikan kesetaraan, serta bantuan operasional museum dan taman budaya. Dana BOS dipotong dari Rp54,3 triliun menjadi Rp53,4 triliun, bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD dipotong dari Rp4,475 triliun menjadi Rp4,014 triliun, lalu bantuan operasional pendidikan kesetaraan dipotong dari Rp1,477 triliun menjadi Rp1,195 triliun. Di sisi lain, anggaran Kemdikbud yang lebih dari Rp70,7 triliun tidak banyak berubah. (mediaindonesia.com, 20/4/2020)

Keputusan pemerintah memotong tunjangan guru tentunya menambah kesulitan guru terutama saat pandemi. Bukankah lebih baik jika pemerintah merelokasikan anggaran untuk menanggulangi dampak Covid-19 pada sektor pendidikan. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan guru dan siswa dalam melaksanakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

Pemerintah melalui kemendikbud juga lebih baik mengalihkan anggaran kepada sektor pendidikan yag lebih urgent dan menunda program yang belum ugent untuk dilakukan seperti program Organisasi Penggerak (POP). Program organisasi penggerak (POP) merupakan bagian dari visi-misi bertema ‘Merdeka Belajar’ yang digagas oleh Mendikbud, Nadiem Makariem. POP merupakan program pelatihan untuk guru yang melibatkan organisasi masyrakat yang dananya berasal dari kemendikbud.

Kemendikbud menyediakan dana Rp595 miliar per tahun untuk dibagi kepada organisasi masyarakat yang lolos menjadi fasilitator program ini. Dana yang diberikan terdiri dari tiga kategori yaitu Gajah dengan dana hibah maksimal Rp20 miliar, Macan dengan hibah maksimal Rp5 miliar, dan Kijang dengan dana hibah maksimal Rp1 miliar pertahun. Menjadi masalah ketika hibah tersebut diberikan kepada organisasi CSR (Corporate Social Responsbility/ tanggung jawab sosial perusahaan) milik Tanoto Foundation dan Sampoerna untuk pelatihan guru, yang merupakan lembaga sosial dari perusahaan. Wajar saja masyarakat melakukan protes, seharusnya dananya dapat membantu guru, tetapi malah diberikan kepada korporasi.

Pemotongan tunjangan guru dan tetap berjalannya program organisasi penggerak dapat terjadi karena kurangnya pengelolaan prioritas anggaran dalam sistem demoraksi. Hal tersebut akibat dari asas kapitalisme disektor pendidikan, yaitu asas bisnis untung atau rugi. Anggaran pendidikan yang dibalut kepentingan kapitalisme tidak akan menjadi tempat tumbuhnya bibit-bibit generasi unggul. Pendidikan justru hanya akan melahirkan manusia miskin visi dan visi.

Begitu juga, politik kepentingan dalam sistem demokrasi sehingga memberikan kekuasaan atau pengangkatan menteri hanya demi balas budi tanpa melihat kompetensi dan latar belakang menyebabkan  kebijakan yang dikeluarkan terkesan asal-asalan. Terlebih lagi bahwa pendidikan merupakan aset untuk mencetak generasi unggul.

Oleh karenanya, islam sangat memahami bahwa pendidikan adalah modal dasar membangun peradaban. Dalam islam pendidikan adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Kebijakan islam terhadap pendidikan merupakan kewajiban negara Khilafah. Negara khilafah akan mendukung untuk menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pendidikan dengan dana dari baitulmal. Adapun sumber pembiayaan pendidikan negara khilafah berasal dari  jizyah, kharaj, dan usyur serta pengelolaan sumber daya alam.

Menurut Shiddiq Al Jawi dalam makalah yang berjudul “Pembiayaan Pendidikan dalam Islam“,  disebutkan ada dua sumber pendapatan baitulmal yang digunakan untuk membiayai pendidikan, yaitu: (1) pos fai` dan kharaj -yaitu kepemilikan negara-seperti ghanimahkhumus (seperlima harta rampasan perang), jizyah, dan dharibah (pajak); (2) pos kepemilikan umum, seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan). Melihat banyaknya sumber pendapatan negara khilafah ini, maka tidaklah heran jika kesejahteraan bagi guru akan terwujud. Pendidikan gratis di negara Khilafah juga bukan sekedar khayalan.

Sebenarnya apabila kita perhatikan bahwa masalah pendidikan kita saat ini bukanlah karena potensi pembiayaannya yang tidak ada, tetapi karena tata kelola negaranya yang salah. Begitu juga dengan mahalnya biaya pendidikan bukan karena tidak ada sumber pembiayaan, melainkan karena sistem negara yang korup dan rusak. Oleh karenanya, sudah saatnya kita kembali untuk menata ulang sistem pendidikan negara ini dengan penerapan syariah islam secara kafah dalam negara Khilafah.